jump to navigation

Dari Lokakarya Peningkatan Peran DRD Desember 16, 2008

Posted by Tatang in Beranda.
Tags: , , , , ,
add a comment

Walaupun ada dua narasumber yang batal hadir, di luar dugaan saya, diskusi sesi 1 [pleno] diwarnai antusiasme peserta [sebagian dari luar Jakarta] yang luar biasa.

Paparan dari Prof. Dr. Amin Subandrio [Deputi Menegristek Bidang Pengembangan Sipteknas] mengupas banyak isu penting terkait DRD dengan mengangkat topik “Hubungan dan Mekanisme Kerja DRN dan DRD dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional.” Beberapa butir penting yang sempat saya catat antara lain adalah : 1. Iptek bukanlah “area” yang terisolasi. Agar berkembang dan bermanfaat nyata, ia harus menjadi bagian integral dari sistem inovasi; 2. Pembentukan DRD merupakan keharusan yang digariskan oleh undang-undang [UU No. 18/2002]; 3. Pemda berkewajiban mendukung DRD [termasuk dalam aspek pembiayaan]; 4. DRD merupakan suatu lembaga non struktural dalam tataran pemerintahan daerah; 5. Penyebutan “DRD” memang digariskan oleh perundangan; 6. DRD akan efektif jika ia menjadi lembaga yang dapat mempengaruhi perbaikan kebijakan-kebijakan publik di daerah.

Narasumber kedua adalah Dr. Syachrumsyah Asri, SH, MSi, Wakil Ketua DRD Provinsi Kaltim. Pembicara berbagi pengalaman DRD kaltim sejauh ini, termasuk liku-liku politik daerah yang mau-tidak mau mempengaruhi perjalanan DRD Kaltim.

Narasumber ketiga adalah Prof. Dr. Siti Fatimah Muis, Ketua DRD Provinsi Jateng. Dalam penyampaian yang demikian lugas,  mengungkap banyak hal yang menurut hemat saya dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain, termasuk tentu saja keterbatasan yang masih dihadapi. Prof Siti mengakui bahwa sejauh ini agenda DRD masih “berfokus” pada sisi riset dan keiptekan, namun belum menekankan bagaimana keterkaitannya dengan dunia industri dan mengorientasikan aktivitas litbangyasa di Jateng yang memang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nyata industri.

Narasumber keempat [terakhir pada sesi 1] adalah Dr. Hasan Basri Junin, Ketua DRD Provinsi Riau, yang juga berbagi pengalaman perjalanan DRD Provinsi Riau sejauh ini. Dengan gaya khas yang diselingi gurauan, Dr. Hasan mampu menyajikan informasi berharga tentang berbagai kendala yang dihadapi menjadi sesuatu yang sebenarnya berguna sebagai pelajaran penting bagi peserta.

Walaupun sesi tanya-jawab [diskusi] saya berikan dua kali, namun waktu yang disediakan panitia “terlampaui.” Meskipun ditambah 30 menit, tetap saja tidak dapat menuntaskan jawaban yang diminta peserta dari para narasumber. Cukup banyak peserta yang bertanya [dan juga menyampaikan saran]. Setiap peserta umumnya menyampaikan “pengantar” yang cukup panjang mengawali pertanyaan masing-masing yang umumnya lebih dari tiga. Secara umum, isu peran, bentuk kelembagaan, mekanisme hubungan kelembagaan [antarlembaga], pendanaan, dan konteks peraturan perundangan mewarnai pertanyaan peserta.

Membangun DRD sebagai suatu lembaga fungsional modern yang efektif memang merupakan suatu tantangan di Indonesia. Ini merupakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, dan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama komunitas iptek saja, tetapi juga birokrasi, dunia usaha, dan kalangan politisi. Betapa pentingnya tentu saja peran DRD ke depan terutama dalam mendorong pembangunan daerah menuju knowledge based economy dan knowledge based society.

Dalam beberapa kali kesempatan [di Jakarta dan beberapa daerah] saya pernah menyampaikan beberapa “kriteria” DRD yang berhasil [lihat taut pada blog opini pribadi saya].

Sayangnya, saya tidak dapat menghadiri diskusi pada sesi kedua, karena harus segera memimpin rapat.

Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah [DRD] Desember 13, 2008

Posted by Tatang in Beranda.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Salah satu agenda penting dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi adalah penguatan kelembagaan. Pentingnya kelembagaan, dalam arti ”organisasi dan pengorganisasian” juga telah disebutkan dalam UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

”Dewan riset” (research council), baik pada tataran nasional maupun daerah, diyakini sebagai salah satu yang diperlukan dalam sistem inovasi. Dalam praktiknya di berbagai negara, peran utama suatu dewan riset biasanya adalah sebagai ”dewan penasihat” (advisory council) bagi pemerintah. Dewan riset ini memang pada dasarnya berbeda dari ”dewan kebijakan” (policy council) yang biasanya memiliki peran sebagai ”pembuat/penentu kebijakan.”

Tidak seperti yang digariskan dalam UU No. 18/2002 tersebut, dalam kenyataannya tidak (belum) semua daerah otonom membentuk Dewan Riset Daerah (DRD).

Di antara beberapa ”isu” yang ditengarai mempengaruhi hal ini adalah menyangkut : pemahaman tentang DRD; persepsi tentang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya; bagaimana mekanisme kerjanya; serta sarana dan mekanisme koordinasi antardaerah (DRD) dan antara DRD dengan DRN.

Untuk mengupas hal tersebut, Dewan Riset Nasional (DRN) menyelenggarakan lokakarya bertemakan ”Penguatan Kelembagaan untuk Meningkatkan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam Pembangunan Daerah,” pada hari Senin, 12 Desember 2008 di Ruang Komisi Utama Lantai 3, Gedung 2 BPPT.

Saya mendapat undangan untuk menjadi moderator pada Sesi 1 (pleno) dalam lokakarya tersebut. Ini tentu menarik buat saya. Dalam berbagai kesempatan, baik pada tingkat nasional ataupun daerah, isu-isu seperti yang disebutkan memang hampir selalu muncul.

Harapan panitia bahwa lokakarya ini akan menghasilkan beberapa kesepakatan mungkin memang tidak mudah dicapai, kecuali proses ini telah diawali dengan serangkaian aktivitas sebelumnya yang mendukung dan lokakarya tersebut memang telah dirancang dan dipersiapkan untuk khusus untuk mencapai beberapa kesepakatan.

Walaupun begitu, saya sendiri sangat berharap bahwa aktivitas tersebut akan bermanfaat dalam mendorong penguatan kelembagaan DRD di daerah-daerah otonom di Indonesia [setidaknya pada tingkat provinsi] dan hubungan kelembagaan antara DRD dengan DRN bagi pemajuan sistem inovasi di Indonesia.

Semoga.

Catatan : tulisan-tulisan berkaitan dengan topik ini juga dapat dilihat di blog opini pribadi saya dan blog terkait lain.

 

Dari Diskusi “Strategi Inovasi Daerah” Kota Surakarta November 4, 2008

Posted by Tatang in Beranda.
Tags: , , ,
3 comments

Bertemu dengan rekan-rekan di daerah selalu menjadi pengalaman menarik buat saya, selain mendapat suasana baru berbeda dari kemacetan Tangerang-Jakarta. Kemarin pagi, Senin, 3 November 2008 saya diminta menyampaikan tanggapan atas prakarsa rekan-rekan dari Bapeda dan Tim DRD (Dewan Riset Daerah) Kota Surakarta menyusun rancangan naskah ”Strategi Inovasi Daerah”. Rekan-rekan dari Tim Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi [pak Subagjo, pak Murman, pak Ruki, mbak Yuni dan mbak Anissa] yang selama ini bermitra dengan Bapeda Kota Surakarta menyampaikan tanggapan dan masukan dari berbagai aspek atas draf yang dipaparkan oleh salah seorang wakil dari DRD Kota Surakarta. Mudah-mudahan diskusi tersebut dapat bermanfaat bagi penyelesaian naskahnya.

DRD Kota Surakarta memang masih menunggu ”legalitas” dari Pemkot setempat, namun pada saat bersamaan lembaga fungsional lokal ini telah mulai bekerja dalam memenuhi tanggung jawabnya seperti disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Beberapa saat sebelumnya, saya dan pak Fajar (KNRT) didampingi oleh pak Triyanto (Kepala Bapeda Kota Surakarta) berkesempatan bertemu dengan pak Joko Widodo, Walikota Surakarta. Kepiawaian dalam memimpin dan ditambah pengalaman Beliau sebagai pelaku bisnis sebelum terpilih sebagai Walikota memang ”mewarnai” kehendak Kota Surakarta dalam mendorong sistem inovasi daerahnya dan untuk menjadi ”berbeda” dari daerah lainnya.

Pak Fajar yang hadir bersama timnya (pak Malikus dan mbak Mega) dan melanjutkan acara kunjungan ke kawasan Solo Technopark.

Terlepas dari catatan di sana-sini atas draf Strategi Inovasi Daerah tersebut, saya kira upaya DRD dan kemitraannya dengan pihak Pemkot Surakarta dalam hal ini sangat baik dan patut diapresiasi. Bersamaan dengan itu, Pemkot, ATMI dan para pemangku kepentingan lainnya pun tengah gigih mewujudkan peningkatan daya saing dan kohesi sosial melalui aktivitas nyata yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Pengembangan Solo Technopark, dan lainnya kini tengah digarap yang tak hanya melibatkan beberapa mitra setempat tetapi juga mitra internasional. Ini merupakan salah satu bentuk implementasi ”instrumen kebijakan inovasi” yang penting bagi penguatan sistem inovasi daerah Kota Surakarta.

Jika direncanakan dan diimplementasikan dengan tepat, saya kira Solo Technopark dapat dikembangkan sebagai salah satu percontohan bagi Pusat Inovasi UMKM yang tengah digarap oleh pemerintah belakangan ini. Idealnya, tentu pengembangan kewirausahaan, pematangan potensi bisnis dan dukungan lembaga keuangan berisiko (risk capital) dikembangkan juga [selain dukungan lembaga bank] di kawasan tersebut atau sekitarnya.

Semoga Surakarta berkembang menjadi ”Kota Budaya yang inovatif dan berdaya saing”, seperti yang diusulkan sebagai visi dalam draf naskah yang tengah disusun tersebut.

Wallahu alam bissawab . . .

Pengembangan Dewan Riset Daerah (DRD) Agustus 29, 2008

Posted by Tatang in Beranda.
Tags: , , , , ,
add a comment

Apa Kabar DRD di Indonesia?

Memprihatinkan memang jika berbicara “kelembagaan” advisory (advisory council)  dalam sistem inovasi di Indonesia. Dari segi jumlah, mungkin tak lebih dari 6% dari seluruh daerah otonom di Indonesia yang telah memiliki DRD (atau kelembagaan yang berfungsi seperti DRD). Terlepas dari perbedaan pendapat perlu-tidaknya daerah membentuk DRD, UU No. 18/2002 menetapkan hal tersebut. Di era otonomi dan persaingan global, DRD yang kuat bisa menjadi motor pembaruan dalam memperkuat sistem inovasi dan pembangunan daerah umumnya di Indonesia.

Sebetulnya tak perlu muluk-muluk, untuk tahap awal setiap DRD perlu diperkuat agar :

  • memiliki kemampuan “melaksanakan tugas dan fungsi” yang pokok (seperti diungkapkan dalam UU No. 18/2002)
  • memiliki kemampuan “merespon” isu penting/strategis (dan aktual) yang relevan
  • menjadi “kelompok yang berwibawa dan berpengaruh” dalam kebijakan publik yang relevan dan dalam perbaikan kebijakan
  • memiliki “kepioniran/ keprakarsaan” dalam perbaikan kebijakan.

Bukan hanya pemerintah daerah yang semestinya memiliki perhatian dan kesungguhan mendorongnya, tetapi juga kalangan akademisi/litbangyasa, dunia usaha dan tokoh masyarakat di daerah perlu perduli tentang hal ini.

Jika diperlukan, bahan tambahan terkait tentang ini bisa dilihat juga di http://www.scribd.com/doc/5269839/Tutorial-DRD-di-Surakarta-26-Juni-2008. Silahkan dimanfaatkan