Weblog Sistem Inovasi

Apa Kabar DRD di Indonesia?

Memprihatinkan memang jika berbicara “kelembagaan” advisory (advisory council)  dalam sistem inovasi di Indonesia. Dari segi jumlah, mungkin tak lebih dari 6% dari seluruh daerah otonom di Indonesia yang telah memiliki DRD (atau kelembagaan yang berfungsi seperti DRD). Terlepas dari perbedaan pendapat perlu-tidaknya daerah membentuk DRD, UU No. 18/2002 menetapkan hal tersebut. Di era otonomi dan persaingan global, DRD yang kuat bisa menjadi motor pembaruan dalam memperkuat sistem inovasi dan pembangunan daerah umumnya di Indonesia.

Sebetulnya tak perlu muluk-muluk, untuk tahap awal setiap DRD perlu diperkuat agar :

• memiliki kemampuan “melaksanakan tugas dan fungsi” yang pokok (seperti diungkapkan dalam UU No. 18/2002)
• memiliki kemampuan “merespon” isu penting/strategis (dan aktual) yang relevan
• menjadi “kelompok yang berwibawa dan berpengaruh” dalam kebijakan publik yang relevan dan dalam perbaikan kebijakan
• memiliki “kepioniran/ keprakarsaan” dalam perbaikan kebijakan.

Bukan hanya pemerintah daerah yang semestinya memiliki perhatian dan kesungguhan mendorongnya, tetapi juga kalangan akademisi/litbangyasa, dunia usaha dan tokoh masyarakat di daerah perlu perduli tentang hal ini.

Jika diperlukan, bahan tambahan terkait tentang ini bisa dilihat juga di http://www.scribd.com/doc/5269839/Tutorial-DRD-di-Surakarta-26-Juni-2008. Silahkan dimanfaatkan